Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bojonegoro terus menyalurkan bantuan bibit tembakau berkualitas kepada petani. Bantuan itu melalui mekanisme pengajuan yang kini dibuat lebih praktis dan tepat sasaran.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) bergerak cepat mengamankan siklus produksi "emas hijau" daerah dengan menyediakan varietas benih tembakau bersertifikat dan berlabel resmi. Langkah strategis ini disambut gembira dan penuh antusias oleh para petani, terbukti dengan tingginya angka penyerapan benih unggul gratis yang kualitasnya dipantau ketat berbasis uji laboratorium berkala.
Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Sosial melaksanakan penyaluran simbolis Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) Tahun 2026 kepada buruh pabrik rokok, Rabu (13/5/2026) kemarin. Penyaluran simbolis tahap pertama diberikan kepada pekerja di pabrik rokok PT Gelora Djaja yang berlokasi di Baureno.
Sebanyak 596 buruh pabrik rokok di Mitra Produksi Sigaret (MPS) Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, harus menelan pil pahit. Sebab, mereka terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disebabkan produksi menurun.
8,5 Juta Batang Rokok Ilegal Dimusnahkan, Total Rp12,6 Miliar
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus mengoptimalkan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk mendukung program strategis, termasuk pemberantasan rokok ilegal.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau atau (BLT DBHCT) dan Bantuan Sosial Penanganan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menetapkan kebijakan tarif cukai hasil tembakau (CHT) mulai 1 Januari 2022 dengan kenaikan rata-rata 12 persen.
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kabupaten Bojonegoro, berhasil mengamankan sebanyak 291.216 batang rokok ilegal selama tahun 2019. Tak hanya itu, satu tersangka pengedar rokok ilegal juga telah mendapatkan ketetapan hukum dari institusi pengadilan.
Peredaran rokok ilegal dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jadi ancaman pengusaha rokok, setelah pemerintahan secara resmi menaikkan tarif cukai rokok sebesar 23% dan harga jual eceran (HJE) sebesar 35% mulai 1 Januari 2020.