Akhir tahun 2020 ini, pengajuan kredit di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro meningkat dibandingkan dengan pengajuan pada akhir tahun lalu. Rata-rata pengajuan kredit dilakukan oleh debitor yang sebagian besar berasal dari kalangan pengusaha.
. BPR Bank Daerah Bojonegoro, telah mencairkan sejumlah Rp 13.345.700.000 yang akan digunakan untuk mendukung sektor pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah / UMKM di Bojonegoro di tengah pandemi untuk bangkit.
Pandemi covid-19 yang mewabah membatasi pergerakan arus modal, barang dan aktifitas warga. Hal tersebut mengakibatkan kinerja sektor ekonomi menjadi terganggu alias tidak bisa berjalan dengan lancar.
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Daerah Bojonegoro yang sebagian 100 persen sahamnya milik Pemerintah Daerah, turut andil memberikan fasilitas berupa pinjaman untuk Kepala Desa (Kades) dan Perangkat Desa (Perades) berupa Surat Keputusan (SK).
Berbeda dengan jasa layanan perkreditan pada umumnya, PD BPR Bank Daerah Bojonegoro menyiapkan program spesial.
Selain perkreditan, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Daerah Bojonegoro juga melayani dana talangan haji. Pembiayaan multiguna ibadah tersebut bisa diangsur dengan pilihan jangka waktu yang disepakati nasabah.
Tidak hanya meminta Direksi PD BPR Bojonegoro diganti, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro meminta modal dihentikan. Pasalnya BUMD Pemkab Bojonegoro itu minim target.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memberikan catatan merah para Direksi baru PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, karena kinerjanya dianggap tidak maksimal. Sehingga legislatif meminta agar dievaluasi dan dilakukan penggantian jabatan tersebut.
Suku bunga deposito dinilai masih stabil. Saat ini suku bunga deposito tertinggi di BPR adalah 9 persen per tahun bagi simpanan meminjam dengan waktu 9 bulan.