Bidang tanah aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro yang belum sah memiliki bersertifikat masih ada ratusan bidang. Masih adanya ratusan bidang tanah yang belum bersertifikat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, telah melakukan pengajuan pembuatan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bojonegoro.
Aksi demonstrasi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bojonegoro, kemarin ditanggapi langsung Pemkab Bojonegoro.
Minggu (12/5/2019) dini hari kemarin, terdapat tiga Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial MHR (32), BLP (23) dan MAS (23) sedang terpergok minum-minuman keras di sebuah kontrakan di Desa Campurrejo, Kecamatan Bojonegoro pada pukul 01.00 WIB bersama seorang perempuan berinisial MAN (25), salah satu SPG rokok.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Ibnu Soeyuti menanggapi belum terbayarnya rekanan kontraktor yang sudah menyelesaikan proyek pada tahun 2018.
Anggaran Dana Desa (ADD) 2018 telah cair 100 persen. Hal itu menyusul dicairkannya ADD tahap tiga oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro sebanyak Rp47.416.399.640 atau 25%.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, M Ibnu Suyuti enggan membeberkan data serapan anggaran Operasi Perangkat Dinas (OPD) hingga November 2018. Alasannya, takut disemprit oleh OPD.
Sebanyak 79 lembaga Madrasah Diniyah (Madin), dipastikan gagal tidak bisa menerima Bantuan Penyelenggara Pendidikan Diniyah Dan Guru Swasta (BPPDGS) tahun 2018 ini, karena ada beberapa kendala.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro, telah mencairkan Anggaran Dana Desa (ADD) tahap ke dua.
Badan Pengololaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Bojonegoro selain menganggarkan Gaji bulanan dan Gaji 14 di bulan Juni, juga menganggarkan tunjangan bagi kinerja bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 5,6 milyar rupiah.
Pihak Badan pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro menduga minimnya desa atau kecamatan yang belum menyerahkan data nama siswa Penerima dana DAK Pendidikan karena Pemdes kurang greget. Terbukti hingga kini DAK Pendidikan yang sudah tercairkan baru 6 kecamatan.