Seribuan tangki air bersih disiapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), untuk didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan saat musim kemarau ini.
Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial RI di Kabupaten Bojonegoro rupanya terus dipantau DPRD Kabupaten Bojonegoro. Pasalnya pelaksana program sempat ditegur wakil rakyat, namun sampai sekarang ini tidak ada perubahan agar penerima manfaat tidak dirugikan.
Realisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial RI di Kabupaten Bojonegoro dijadikan 'Bancaan' para mafia yang menangani program tersebut. Dugaan tersebut diketahui, setelah Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (LBH AKAR) Kabupaten Bojonegoro melakukan investigasi dan survey di lapangan.
Dampak kekeringan mulai dirasakan oleh warga Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat menyebut saat ini sudah ada satu desa mengajukan permohonan suplai air bersih.
Badan Pusat Statistik (BPS) resmi memulai proses Sensus Penduduk (SP) tahun 2020. Pelaksanaan sensus yang dimulai pada awal September atau hari ini secara langsung atau tatap muka.
Pemerintah melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Bojonegoro, memberikan fasiltas kepada sejumlah karyawan swasta di berbagai perusahaan yang ada di Bojonegoro, yakni pencairan dana program bantuan langsung tunai (BLT) sejumlah Rp600.000.
. BPR Bank Daerah Bojonegoro, telah mencairkan sejumlah Rp 13.345.700.000 yang akan digunakan untuk mendukung sektor pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah / UMKM di Bojonegoro di tengah pandemi untuk bangkit.
Pandemi covid-19 yang mewabah membatasi pergerakan arus modal, barang dan aktifitas warga. Hal tersebut mengakibatkan kinerja sektor ekonomi menjadi terganggu alias tidak bisa berjalan dengan lancar.
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Daerah Bojonegoro yang sebagian 100 persen sahamnya milik Pemerintah Daerah, turut andil memberikan fasilitas berupa pinjaman untuk Kepala Desa (Kades) dan Perangkat Desa (Perades) berupa Surat Keputusan (SK).
Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada karyawan swasta yang bergaji di bawah Rp 5.000.000 akan cair pada 25 Agustus 2020.