Pemerintah Pusat kembali melarang mudik pada Idul Fitri 1442 Hijriyah, tahun 2021 yang merupakan suatu kebijakan dengan penuh pertimbangan. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah mengeluarkan larangan kepada masyarakat untuk melakukan mudik tahun 2021 dalam rangka pencegahan terhadap penyebaran Covid-19.
Kapolres Bojonegoro, AKBP EG Pandia mendadak menginstruksikan anggotanya untuk melakukan tes urine setelah melaksanakan upacara pembekalan di halaman Mapolres Bojonegoro, Senin (22/02/2021).
Tahun 2020 ini, hingga akhir Oktober 2020 ada beberapa kecamatan yang pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) nya mencapai 100 persen.
Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah menghadiri seminar dan dialog interaktif Demokrasi dan HAM (Hak Asasi Manusia) bagi generasi milineal, Sabtu (10/10/2020).
Setelah sebelumnya memberlakukan pembatasan aktivitas di Pasar tradisional Bojonegoro Kota dan Pasar Banjarejo sesuai protokol Covid-19, Pemkab Bojonegoro mulai Senin (27/4/2020) malam juga telah memberlakukan jam malam di seluruh kelurahan dan desa yang ada di Kecamatan Bojonegoro Kota.
Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro, menjadikan ratusan Sekolah Dasar (SD) untuk menjadi pelopor program SD mengaji. Hal itu bertujuan untuk membentuk siswa yang berkarakter islami sekaligus menjadikan SD sebagai pendidikan yang seimbang antara ilmu pengetahuan dan juga akhlaq.
PT Pertamina (Persero) ikut memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-21 Kementerian BUMN, dengan menggelar acara pasar murah BUMN yang diadakan di 3 lokasi di Jawa Timur dan 1 lokasi di Nusa Tenggara Barat yang diadakan mulai dari tanggal 23 – 27 April 2019. Rincian lokasi tersebut berada di Surabaya, Tuban, Madura, dan Lombok.
Dinas PU SDA (Sumber Daya Air) Bojonegoro mengklaim sudah pro aktif untuk mengurus administrasi mengenai perizinan sudetan sungai di Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro.
Kecamatan Kota Bojonegoro menempati peringkat tertinggi tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro tahun 2018. Disinyalir hal ini terjadi lantaran ada beberapa objek pajak tanpa subjek.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro akan memfokuskan pembangunan di Zona III atau daerah terluar kabupaten setempat pada 2019. Hal itu sebagai upaya percepatan pembangunan. Sebab, zona tersebut penyumbang angka kemiskinan cukup tinggi.