Pertemuan rutin yang diikuti seluruh anggota bhayangkari se-Bojonegoro selalu berjalan meriah, pasalnya ratusan anggota bhayangkari dari seluruh Bojonegoro menyempatkan waktu berkumpul di gedung Meliwis putih, Jum'at (29/3/2019).
.jpg)
President Director (Presdir) PT Pertamina EP, Nanang Abdul Manaf, disertai Pimpinan Komisi 7 DPR RI Ridwan Hisjam melakukan audiensi dengan Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asset 4 General Manager Agus Amperianto, VP Legal Relation Edy Sunaedy, Kepala SKK Migas Jabanusa Ali Masyar dan Assisten Dua Pemkab Bojonegoro Setyo Yuliono.
Rincian alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Povinsi/Kabupaten/Kota tahun anggaran (TA) 2019 sudah keluar. DBH Migas Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp2,6 triliun lebih (Rp2.668.110.378.000).
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bojonegoro berharap politik anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Migas pro dengan rakyat. Pasalnya, masyarakat daerah penghasil harus sejahtera.
Rincian alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Povinsi/Kabupaten/Kota tahun anggaran (TA) 2019 sudah keluar. Besaran DBH Migas Kabupaten Bojonegoro tertinggi se-Jawa Timur (Jatim).
Rincian alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Povinsi/Kabupaten/Kota tahun anggaran (TA) 2019 sudah keluar. Nah, nilai DBH Migas Kabupaten Bojonegoro tertinggi se Jawa Timur.
Besarnya pemasukan ke Kabupaten Bojonegoro dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas membuat pendapatan menggelembung. Karena penggunaan yang belum semua, maka Sisa Lebih Penggunaan Anggara (SiLPA) yang akan masuk di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah – Perubahan (APBD-P) 2019 sangat tinggi.
Harga minyak dunia yang masih cenderung tinggi hingga akhir tahun 2018, membuat penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk Kabupaten Bojonegoro dari Pemerintah Pusat cukup besar. Totalnya sekitar Rp2,284 triliun.
Dalam perumusan kebijakan fiskal ketika Pemerintah bersama DPR-RI menyusun R-APBN untuk tahun mendatang, yang sesuai konvensi biasanya diawali dengan Pidato Pengantar Nota Keuangan R-APBN oleh Presiden kepada DPR-RI pada tanggal 16 Agustus, lazimnya Pemerintah mengusulkan kepada DPR-RI beberapa asumsi dasar dalam R-APBN yakni : prognosa lifting per hari, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price / ICP) dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (kurs). Bagi daerah yang tidak ditetapkan dalam kategori sebagai daerah penghasil migas, asumsi-asumsi makro itu tidaklah terlalu menjadi perhatian, karena hanya akan berpengaruh dalam capaian target penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) bagi Pemerintah, dan tidak ada pengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, telah menerima transferan Dana Bagi Hasil (DBH) migas triwulan ke III sebesar Rp403 miliar.