Suasana pagi di kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Bojonegoro, Senin (20/10/2025), terasa berbeda dari biasanya. Seragam kuning khas partai mendominasi halaman, menyala di bawah sinar matahari. Di sana, para kader dan pengurus partai tengah bersiap mengikuti rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar. Sebuah momen refleksi, syukur, dan tekad baru.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro belum menerima surat penetapan tersangka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Heru Sugiarto sebagai tersangka dalam dugaan korupsi Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun 2021, dari Polda Jawa Timur.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol-PP) Kabupaten Bojonegoro, Heru Sugiarto berakhir mendekam di sel tahanan Polda Jawa Timur (Jatim), usai ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi bantuan keuangan khusus desa (BKKD) di Kecamatan Padangan.
Kekayaan Kasatpol PP Bojonegoro, Heru Sugiharto merosot drastis sebelum ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi bantuan keuangan khusus daerah (BKKD) di Kecamatan Padangan oleh Polda Jawa Timur.
Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Puspenma) Sekretariat Jenderal Kemenag membuka pendafatran Bantuan Penyelesaian Pendidikan S3 Dalam Negeri (BPP S3 Dalam Negeri), tahun anggaran 2025.
Senyum renta Murni (72) dan Darwati siang itu seakan menjadi penawar lelah. Di tengah rumah sederhana dan hidup serba terbatas, mereka menerima bingkisan sembako dari wartawan Bojonegoro yang tergabung dalam Aktivis Ketahanan Pangan (AKP). Bukan sekadar paket bantuan, melainkan perhatian yang membuat hati mereka terasa hangat.
Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025 senilai lebih dari Rp600 miliar segera dicairkan ke desa. Namun, menjelang cairnya uang yang bersumber dari APBD Bojonegoro ini, diduga tak sedikit oknum kontraktor yang gerilya menawarkan fee tinggi kepada para Kepala Desa (Kades).
Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025 senilai lebih dari Rp600 miliar segera dicairkan ke desa. Namun, menjelang cairnya uang yang bersumber dari APBD Bojonegoro ini, diduga tak sedikit oknum kontraktor yang gerilya menawarkan fee tinggi kepada para Kepala Desa (Kades).
Program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro rupanya kerap digunakan untuk "bancaan" korupsi di kalangan pemerintah desa. Setidaknya, sudah terdapat 7 kepala desa (Kades) yang terseret kasus korupsi dalam pengelolaan BKKD.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan sosialisasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa (BKK Desa) yang bersifat khusus tahun anggaran 2025. Sosialisasi yang diikuti perwakilan dari 336 desa ini digelar Jumat (12/9/2025) di Pendopo Malowopati, Pemkab Bojonegoro.