Tahun baru 2019 telah dimulai. Berbagai resolusi tahun baru diucapkan. Tapi, selain bertekad berhenti merokok, mengurangi gula, dan target lainnya, penting pula untuk memikirkan kesehatan mental kita.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berencana mengembangkan potensi angkutan barang dan angkutan penumpang yang ada di wilayah Kota Ledre ini.
12 Lembaga Madrasah Diniyah (Madin) dipastikan tak akan mendapat Bantuan Penyelenggara Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) tahun 2018. Hal itu disebabkan karena lembaga itu masih ada beberapa kesalahan teknis, sehingga pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Bojonegoro tidak bisa mencairkan bantuan.
Wakil Bupati Bojonegoro, Budi Irawanto, mengajak untuk mengawasi kinerja 35 Pejabat Eselon yang telah dimutasi pada 31 Desember 2018 lalu. Diharapkan kinerja para ASN tersebut lebih maksimal.
Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro dalam menjaga hak pilih terus dimaksimalkan. Mulai komunikasi intens dengan KPU, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan Disdukcapil Bojonegoro.
Realisasi BUMD Bank Pembangunan Daerah Jatim 2018 dalam menyokong Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa dibilang paling tinggi. Yakni sebesar Rp13 miliar lebih (Rp13.242.728.671).
Awal tahun 2019 harga cabai di Pasar Tradisional Desa/Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro terpantau merangkak naik. Cabai tersebut adalah cabai sejenis jempling.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bojonegoro, Hanafi, enggan membeberkan anggaran Dana Hibah dan Bansos APBD 2018 lembaga pendidikan menengah SMA/SMK/MA Swasta. Alasannya, tidak mengetahui jumlah anggarannya.
Jembatan Sosrodilogo yang sudah dimanfaatkan oleh pengguna jalan, kini sangat berdampak dengan berkurangnya jasa penyebrangan angkutan air (perahu) yang ada di sekitar jembatan kebanggaan Kabupaten Bojonegoro tersebut.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro bukan tanpa alasan mengeluarkan Legal Opini (LO) terkait penerimaan Dana Hibah APBD 2018 kepada lembaga pendidikan menengah SMA/SMK/MA Swasta. Namun ada dasar hukum tertentu yang menjadi acuan.