Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mulai menghitung ulang kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menyesuaikan rencana kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tahun 2026.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memastikan pembangunan daerah akan tetap berjalan dengan baik. Adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA ) yang mencapai Rp 3 triliun di Tahun Anggaran (TA) 2025 menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mempersiapkan kebutuhan anggaran di 2026. Kebijakan ini bentuk rencana dalam menyikapi transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari pusat yang berkurang 30 persen dari APBD atau Rp 1,2 triliun.
Dana transfer dari pusat tahun 2026 diproyeksi berkurang hingga Rp 1,3 triliun, Pemkab Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk tetap mengutamakan pembangunan untuk masyarakat di tengah tantangan fiskal yang dihadapi.
Dalam waktu dekat, anggaran sebesar Rp 806 miliar dari APBD Bojonegoro dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang tersebar di 320 desa. Mekanisme pembangunan melalui Bantuan Keuangan Kepada Desa (BKKD) yang bersifat khusus di bidang kebinamargaan meliputi jalan, jembatan dan sarana prasarana.
Gedung Sport Center dan Pendopo Balai Aspirasi Masyarakat senilai Rp20 Miliar bakal dibangun di kompleks perkantoran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro. Dua bangunan ini, ditargetkan selesai akhir tahun 2025 ini.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPU SDA) terus melakukan berbagai upaya untuk mendukung ketahanan air dan irigasi pertanian. Pada tahun anggaran 2025, Pemkab membuat 7 embung baru.