Disperta Gelar Serbu Gabah Petani
Memasuki musim panen raya padi di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro pada pertengahan Februari 2017, Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Bojonegoro berencana melakukan sergab (serbu gabah).
Memasuki musim panen raya padi di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro pada pertengahan Februari 2017, Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Bojonegoro berencana melakukan sergab (serbu gabah).
Diamankannya para pengedar dan pengguna Narkotika di Kabupaten Bojonegoro membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro prihatin. Karena itu, pihak DPRD menganggap perlu ada upaya tegas untuk memberantas peredaran obat terlarang itu di Kota Ledre, salah satunya dengan Peraturan Daerah (Perda) Narkotika.
Respon Wajib Pajak (WP) yang mengikuti tax amnesty periode ketiga ini dipastikan meningkat dibanding periode kedua. Di periode kedua yang dimulai dari Oktober sampai akhir Desember tax amnesty diikuti sekitar 1.400 Wajib Pajak.
Dikeluarkannya izin rekomendasi tiga tambang di Kabupaten Bojonegoro dirasa sudah sesuai regulasi. Pasalnya sudah dilakukan verifikasi oleh tim sesuai SK Bupati nomor 188/284/KEP/412.11/2016, untuk menyikapi surat dari Provinsi Jawa Timur.
Keluarnya rekomendasi izin pertambangan di Kabupaten Bojonegoro dipertanyakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Rencananya, dalam bulan ini wakil rakyat akan memanggil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, untuk mengklarifikasi keluarnya rekomendasi tersebut.
Terkait maraknya beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mini yang berdiri di Kabupaten Bojonegoro, Dinas Perdagangan Kabupaten setempat mengaku jika pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin atau rekomendasi tentang pendirian SPBU mini.
Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro akan melakukan pendataan di seluruh kecamatan di Kabupaten Bojonegoro terkait keberadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mini atau Pertamini.
Persoalan bangsa yang paling menonjol hari ini adalah, persoalan financial karena anggaran negara yang defisit, soal pangan yang masih dikuasai kartel-kartel dagang, energi yang harganya dipermainkan negara besar serta soal SDM yang masih butuh proses menuju lebih baik.
Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai negeri sipil (PNS) diangkat untuk mengisi instansi pemerintah. Hal ini turut mempengaruhi guru-guru PNS yang diperbantukan untuk mengajar di sekolah swasta.
Setidaknya ada tiga lokasi tambang di Kabupaten Bojonegoro yang keluar izin bertambangannya. Namun tiga titik tersebut diduga tidak masuk Rancangan Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW), sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro akan mempertanyakan hal itu.