Dari hasil kajian anggaran yang dilakukan akademisi Universitas Bojonegoro (Unigoro), perencanaan penganggaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan dari tahun 2016 dibandingkan tahun 2017 sekarang ini. Namun ironisnya anggaran tersebut diduga diprioritaskan pada belanja pegawai, termasuk anggaran makan-minum dan wira-wiri pejabat Bojonegoro.
Rencananya di tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) hanya akan membantu 310 rumah yang masuk sebagai rumah tidak layak huni. Padahal usulan yang masuk di tahun 2016 kemarin jumlahnya mencapai puluhan ribu.
Perkembangan perkeretaapian setiap tahunnya mengalami perkembangan, baik dari aspek sarana prasarana maupun operasional . Setiap tahun, PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) melakukan evaluasi terhadap perjalanan KA untuk meningkatkan pelayanan ke depannya, menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dan meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa.
Di musim pancaroba atau pengalihan dari musim penghujan menuju musim kemarau, Dinas peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro menghimbau kepada seluruh peternak agar melapor, ketika ada ternak yang mati mendadak, khususnya ternak unggas, seperti ayam, dan itik.
Dua desa di Kecamatan Gayam, yakni Desa Gayam dan Mojodelik menerima Anggaran Dana Desa (ADD) yang mencapai Rp1 miliar lebih. Keduanya termasuk dalam Ring 1 Lapangan Banyuurip, Blok Cepu.
Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi untuk tahun pajak 2016 tinggal menghitung hari lagi. Selain itu, program tax amnesty juga akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 ini.
Ini adalah kabar baik bagi seluruh desa di wilayah Kabupaten Bojonegoro, bahwa sebentar lagi apa yang dinanti akan segera datang, apalagi bukan dana transfer yang akan diterima oleh desa. Seperti hari ini, Senin (27/3/2017) pagi tadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pemkab Bojonegoro menggelar acara sosialisasi transfer dana desa yang berlangsung di Pendopo Malowopati Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Rencana pelayanan kantor imigrasi yang akan ditempatkan di Bojonegoro diminta oleh Bupati Bojonegoro untuk segera diakses oleh pihak Pemerintah Pusat. Didirikannya kantor pelayanan imigrasi di Bojonegoro itu agar masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya yang ingin mengurus paspor tidak perlu jauh-jauh.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bojonegoro mengharapkan masyarakat untuk tidak melakukan nikah siri.
2017, target pajak di Kantor pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bojonegoro sebesar Rp737 miliar. Jumlah tersebut meningkat 30% dibanding realisasi pajak yang didapatkan di tahun 2016, tetapi menurun dibanding target yang ditetapkan sebelumnya. Realisasi pajak di tahun 2016 tidak memenuhi target hanya bisa mencapai 75 persen.