Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan parkir terus dikaji. Termasuk meminta masukan dan usulan dari masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui Focus Group Discussion (FGD) II sesuai Raperda usulan Komisi D DPRD Kabupaten Bojonegoro di Hotel and Resto MCM Bojonegoro, Jumat (15/9/2017), yang difasilitasi UNS.
Torehan prestasi gemilang yang berhasil diraih oleh Kabupaten Bojonegoro dalam hal pengelolaan lingkungan dan Adipura, membuat Kabupaten Demak melakukan lawatan untuk belajar bersama tentang pengelolaan lingkungan.
Antusiasme masyarakat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Bojonegoro begitu tinggi. Buktinya dalam Focus Group Discussion (FGD) II di hotel and resto MCM, Jum'at (15/9/2017), banyak masukan dari peserta diskusi yang hadir.
Antusiasme warga dalam mengikuti pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro sangat tinggi. Terbukti masyarakat yang mengurus persyaratan sebagai syarat mendaftar membeludak di Polres maupun Pengadilan Negeri. Sehingga DPRD Kabupaten Bojonegoro mengharapkan agar kepercayaan masyarakat tidak dicederai.
Wajib pajak yang mengurus kendaraan bermotor di kantor Samsat Kabupaten Bojonegoro, dipastikan akan menerima bukti parkir perlangganan. Namun karena tidak ada anggaran, stiker parkir tersebut diganti kertas biasa yang hanya diprint saja.
Sebanyak 17.928 lowongan CPNS dibuka lagi untuk 61 instansi pemerintah baik pusat dan daerah. Bila ditambah dengan pembukaan lowongan CPNS gelombang pertama yang mencapai 19.210, maka total lowongan CPNS yang dibuka tahun ini mencapai 37.138.
Penjual beras di masyarakat semakin dipeketat oleh pemerintah, agar meminimalisir kecurangan harga. Sehingga untuk memperketat penjualan beras tersebut, setiap kemasan harus mencantumkan HET (Harga Eceran Tertinggi) dan jenis beras yang dijual.
Empat orang dari Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dipimpin langsung oleh Kasubag Transparansi, Suwandi melakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.
Guna menjaga kredebilitas saat pelaksanaan pengisian perangkat desa agar tidak terjadi kecurangan jual beli jabatan, butuh peran masyarakat untuk mengawal pelaksanaannya. Sehingga, rekrutmen perangkat berjalan lancar.
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Dana Abadi dipastikan tidak ada kaitannya dengan rencana kenaikan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro. Meskipun Bojonegoro Institute (BI) mengkritisi dan menilai lambannya pembahasan Raperda Dana Abadi, tetapi legislatif sudah membentuk Tim panitia khusus dan merencanakan segera melakukan pembahasan.