Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 700/2003/412.100/2026 tentang Pencegahan Pungutan Liar, Gratifikasi, dan Korupsi di Sektor Pelayanan Publik. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh penyelenggara layanan masyarakat bekerja secara transparan, akuntabel, dan bebas dari segala bentuk praktik koruptif.
Bersamaan momentum Hari Jadi Bojonegoro (HJB) ke-349 tahun 2026, ada kemudahan bagi masyarakat dalam menyelesaikan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Melalui program pembebasan denda, wajib pajak dapat melunasi tunggakan PBB-P2 tahun pajak 2013–2025 tanpa dikenai denda.
Bupati Bojonegoro memutuskan kedua pelaku praktik pungutan liar (Pungli) di Dinas Pendidikan (Disdik) dan RSUD Sosodoro Djatikoesoemo melanggar disiplin berat. Hal ini setelah melakukan pemeriksaan dari beberapa pihak terkait hingga pelaku dan korban.
Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro meminta agar para korban dugaan pungutan liar (Pungli) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro untuk melaporkan oknum pelaku ke Polisi.
Para korban dugaan pungutan liar (Pungli) di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro diancam akan dipecat dari jabatannya sebagai PPPK Guru. Mereka diancam dipecat oleh pelaku, jika para korban membongkar perilakunya, di hadapan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro.
Korban dugaan pungutan liar (Pungli) di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro mengaku diintimidasi pelaku. Korban yang merupakan PPPK Guru ini, diancam pelaku jika hadir dalam klarifikasi yang akan dilakukan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro.
Dugaan praktik pungutan liar (Pungli) terhadap sejumlah guru honorer di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro mencuat saat rapat Komisi C DPRD Bojonegoro bersama Disdik. Pasalnya, isu tersebut tengah ramai disorot publik.
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 di Desa Jamberejo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, dikeluhkan masyarakat. Pasalnya para pemohon sertifikat tanah mengaku ditarik uang dengan besaran bervariasi mulai Rp600 ribu sampai Rp900 ribu.
Upaya penelusuran dugaan pungutan liar (pungli) Pengangkatan Asisten Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Bojonegoro terus dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes).
Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro meminta dugaan pungutan liar (pungli) Pengangkatan Asisten Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Bojonegoro diusut tuntas.