Skip to main content

Category : Tag: Para


DPRD Jatim Restui Dinas Ekraf, Khofifah Optimistis Investasi Kreatif Meningkat

DPRD Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyepakati perubahan nomenklatur perangkat daerah dengan menambahkan sektor ekonomi kreatif dalam struktur dinas. Melalui persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan susunan perangkat daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata resmi diubah menjadi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.

DPRD dan Pemprov Jatim Sepakati Transformasi Petrogas Jadi Perseroda

DPRD Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menyetujui perubahan bentuk hukum PT Petrogas Jatim Utama menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Kesepakatan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna DPRD Jatim di Surabaya sebagai upaya memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor minyak dan gas bumi.

Recruitment Pertamina Talent Candidate

Pertamina Patra Niaga Buka Rekrutmen melalui Aplikasi MyPertamina

PT Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga terus berkomitmen menghadirkan inovasi dalam pengembangan talenta unggul Indonesia. Kini masyarakat dapat memulai langkah awal karier di Pertamina melalui fitur terbaru pada aplikasi MyPertamina yang menghadirkan akses ke Program Recruitment Pertamina Talent Candidate.

Pertamina Patra Niaga Raih Best of The Best, Bukti Komitmen Transparansi Emisi

PT Pertamina Patra Niaga kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Perusahaan ini meraih penghargaan dalam ajang The Best Corporate Emission Reduction Transparency Awards 2026 atas komitmennya dalam transparansi pengelolaan emisi serta implementasi program penurunan emisi yang terukur dan berkelanjutan.

Jawa Timur Tertinggi PNS, ASN dan PPPK se Indonesia

Data Desember 2025 dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) menunjukkan bahwa Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah ASN terbanyak di Indonesia. Total ASN di wilayah ini mencapai 527.815 orang, yang terdiri dari 330.388 PNS dan 197.427 PPPK. Tingginya angka ini sejalan dengan besarnya jumlah penduduk serta kebutuhan layanan publik yang luas di provinsi tersebut.

Komisi D DPRD Jatim Ingatkan WFH Jangan Ganggu Layanan Teknis dan Operasional

Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Diana AV Sasa, memberikan catatan kritis terhadap kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu yang diumumkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Diana menyatakan mendukung semangat efisiensi energi yang menjadi dasar kebijakan tersebut. Namun, ia mengingatkan agar penerapannya tidak dilakukan secara merata di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).