Persoalan sampah di Kabupaten Bojonegoro menjadi perhatian serius DPC PDI Perjuangan. Melalui gerakan gotong royong, partai berlambang banteng moncong putih ini mengajak masyarakat untuk mulai mengelola sampah dari lingkungan keluarga demi mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, sekaligus bernilai ekonomis.
Melimpahnya kekayaan minyak dan gas bumi (migas) di Kabupaten Bojonegoro, ternyata belum otomatis menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat. Persoalan keadilan dalam pembangunan daerah tersebut, menjadi sorotan dalam diskusi pemikiran Sosialisme Islam yang digelar DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bojonegoro, Sabtu (7/11/2026).
Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bojonegoro mulai memasang target untuk menghadapi pemilihan umum (pemilu) pada tahun 2029 mendatang.
Badan Gizi Nasional (BGN) melarang siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) membawa pulang makanan yang telah dibagikan di sekolah. Ketentuan tersebut disampaikan ditengah masih adanya kekhawatiran sejumlah wali murid di Kabupaten Bojonegoro terhadap keamanan makanan MBG.
Kasus keracunan makanan pada pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) di sejumlah daerah mulai memicu kekhawatiran wali murid di Kabupaten Bojonegoro.
Seratusan masyarakat berkumpul di D'Konco Cafe yang ada di Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, mengikuti sosialisasi Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Masyarakat, Selasa (1/9/2026) malam.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menyambut rencana survei seismik darat 2D dengan melakukan sosialisasi kepada para perangkat daerah agar bisa diteruskan hingga level desa, Jumat (28/8/2026).
Tiga pimpinan daerah tampak menghadiri pembukaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Kamis (27/8/2026).
Perbedaan pandangan dalam forum besar seperti Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 dinilai sebagai bagian dari dinamika organisasi. Namun, perbedaan itu tidak semestinya mengganggu persaudaraan di antara warga Nahdliyin.
Dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penetapan dan pembayaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro periode 2019–2026 dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro. Laporan tersebut disampaikan Sumadi, Direktur Rumah Hukum dan Aspirasi Publik LBH Parade Keadilan Indonesia, melalui pengaduan bernomor 100/LBHPKI/VIII/2026 pada Rabu (26/8/2026).