111 Pejabat Pemkab Bojonegoro Dimutasi, Dua Kepala Dinas Tukar Kursi
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono melantik dan mengambil sumpah janji 111 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis (1/10/2026).
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono melantik dan mengambil sumpah janji 111 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis (1/10/2026).
Kasus dugaan penyimpangan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Kabupaten Bojonegoro kembali menjadi perhatian. Setidaknya delapan kepala desa (kades) sebelumnya telah terseret perkara hukum hingga dijatuhi hukuman penjara.
Kepala Desa (Kades) Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Sutrisno, segera menghadapi agenda pembacaan tuntutan dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan desa dan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD).
Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) reguler Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2026 tersebar ke ratusan desa untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Dari daftar penerima, terdapat 10 desa yang mendapatkan alokasi terbesar dengan nilai mencapai miliaran rupiah.
Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelontorkan anggaran Rp170 Miliar melalui program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) kepada 330 desa pada tahun 2026 mendapat sorotan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bakal menggelontorkan sekitar Rp170 miliar untuk program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2026. Anggaran tersebut digelontorkan untuk mendukung berbagai pembangunan di desa.
Warga Bojonegoro kini tak perlu jauh-jauh ke Thailand untuk mencicipi beragam jajanan khas Negeri Gajah Putih. Event kuliner Suthai hadir di halaman KDS Supermarket Bojonegoro dengan menghadirkan lebih dari 40 tenant makanan khas Thailand.
Kemeriahan luar biasa menyelimuti Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Rabu (2/9/2026). Sebanyak 21 grup drumband unjuk kemampuan dan kreativitas dalam ajang lomba drumband yang digelar di Kecamatan Kanor.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menegaskan komitmennya dalam mencegah praktik gratifikasi sekaligus memperkuat budaya integritas di lingkungan aparatur sipil negara (ASN).
Pelaku usaha lokal di sekitar wilayah operasi hulu migas dituntut semakin adaptif menghadapi perubahan regulasi dan sistem pengadaan yang kian terdigitalisasi. Kemampuan memenuhi standar Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga menguasai sistem pengadaan digital menjadi bagian penting agar kontraktor daerah tetap mampu masuk dan bertahan dalam rantai pasok industri migas.