Pemerintah Desa (Pemdes) Klino, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, memilih tidak mencairkan anggaran Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) sebesar Rp747 juta pada tahun anggaran 2026. Dana yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro tersebut sedianya digunakan untuk pembangunan jalan poros desa.
Kasus dugaan penyimpangan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Kabupaten Bojonegoro kembali menjadi perhatian. Setidaknya delapan kepala desa (kades) sebelumnya telah terseret perkara hukum hingga dijatuhi hukuman penjara.
Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) reguler Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2026 tersebar ke ratusan desa untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Dari daftar penerima, terdapat 10 desa yang mendapatkan alokasi terbesar dengan nilai mencapai miliaran rupiah.
Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelontorkan anggaran Rp170 Miliar melalui program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) kepada 330 desa pada tahun 2026 mendapat sorotan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bakal menggelontorkan sekitar Rp170 miliar untuk program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2026. Anggaran tersebut digelontorkan untuk mendukung berbagai pembangunan di desa.
Pemkab Bojonegoro resmi memulai proses revitalisasi Alun-Alun Bojonegoro. Penataan wajah baru kawasan pusat kota ini dipastikan tetap mempertahankan pepohonan rindang yang selama ini menjadi bagian penting dari ruang terbuka hijau (RTH) dan paru-paru kota.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penanganan dampak sosial pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Karangnongko kembali berakhir tanpa menghasilkan kesimpulan. Ketidakhadiran sejumlah pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan menjadi sorotan dalam rapat yang digelar di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro, Rabu (22/7/2026).
Puluhan proyek pengairan di Kabupaten Bojonegoro terancam molor. Penyebabnya, lambannya penerbitan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo yang membuat pekerjaan infrastruktur perairan belum bisa dieksekusi.
Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro membangun Jalur Lingkar Selatan (JLS) mulai memicu kenaikan harga tanah di sejumlah wilayah yang diproyeksikan dilalui proyek tersebut.
Komandan Kodim (Dandim) 0813 Bojonegoro, Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto, ST., meninjau langsung lokasi rencana pembangunan jembatan beton yang menghubungkan Dusun Tawaran, Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, dengan Desa Kenongorejo, Kecamatan Beringin, Kabupaten Ngawi