Kebutuhan mendasar yang harus terpenuhi salah satunya adalah kesehatan. Namun setelah tutup buku anggaran tahun 2019, Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan di Kabupaten Bojonegoro masih minim serapan, hal itu disesalkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro.
DPRD Kabupaten Bojonegoro meminta proses relokasi PKL sekitar Alun-alun Bojonegoro yang rencananya akan dilakukan sore ini, Rabu (8/1/2020) ditunda sampai satu bulan ke depan.
Memasuki akhir tahun anggaran 2019 pelaksanaan proyek di Kabupaten Bojonegoro, jadi perhatian serius DPRD Kabupaten Bojonegoro. Termasuk para kontraktor yang sudah selesai mengerjakan proyeknya segera menyelesaikan administrasi agar pembayaran tidak tertunda.
Kantor Lapangan PT Pertamina EP Cepu menerima kunjungan Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro, Rabu (12/12/2019).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar Focus Group Discussions (FGD) terkait tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). FGD yang berlangsung di Toyo Aji, Desa Wedi, Kecamatan Kapas, Rabu (4/12/2019) ini, melibatkan sejumlah pakar dari akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sejumlah instansi, Ormas dan unsur masyarakat lainnya.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar Focus Group Discussions (FGD) terkait tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). FGD yang berlangsung di Toyo Aji, Desa Wedi, Kecamatan Kapas, Rabu (4/12/2019) ini, melibatkan sejumlah pakar dari akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sejumlah instansi, Ormas dan unsur masyarakat lainnya.
Meski sudah mulai diguyur hujan namun masih banyak warga di Kabupaten Bojonegoro terhadap yang mengalami kesulitan air. Hal ini membuat Maftukhan tergerak untuk membantu. Anggota komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro itu sudah beberapa hari ini membagikan air bersih kepada masyarakat yang kesulitan air.
Komitmen pemerintah dalam memajukan pendidikan terus dilakukan, sehingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro pada tahun 2020 akan diwujudkan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah Bojonegoro (BOSDA). Hal itu diungkapkan dalam jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bojonegoro, dalam rapat paripurna di gedung DPRD, Rabu (20/11/2019).
Perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Bojonegoro tidak lepas dari peran lembaga pendidikan. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemkab serius perhatikan bidang pendidikan, termasuk pemberian intensif guru madrasah.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengadakan Focus Group Discusion (FGD), pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) jaminan sosial di Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan tersebut juga diikuti anggota DPRD dan Organisasi Perangakat Daerah (OPD) terkait, di salah satu hotel di Yogyakarta, tanggal 8-9 November 2019.