Kasus dugaan penyimpangan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Kabupaten Bojonegoro kembali menjadi perhatian. Setidaknya delapan kepala desa (kades) sebelumnya telah terseret perkara hukum hingga dijatuhi hukuman penjara.
Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) reguler Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2026 tersebar ke ratusan desa untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Dari daftar penerima, terdapat 10 desa yang mendapatkan alokasi terbesar dengan nilai mencapai miliaran rupiah.
Rencana pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Bojonegoro terus dimatangkan. Setelah studi kelayakan rampung pada 2025, proyek tersebut kini memasuki tahapan persiapan pengadaan dan pembebasan lahan yang ditargetkan terealisasi pada 2027.
Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelontorkan anggaran Rp170 Miliar melalui program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) kepada 330 desa pada tahun 2026 mendapat sorotan.
Kemarau panjang dan bencana kekeringan yang melanda banyak desa di Kabupaten Bojonegoro mengetuk rasa empati anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, H. Budiono, S.Sos., M.A.P.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bakal menggelontorkan sekitar Rp170 miliar untuk program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2026. Anggaran tersebut digelontorkan untuk mendukung berbagai pembangunan di desa.
DPRD Kabupaten Bojonegoro mulai membahas lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang menyentuh sejumlah sektor strategis. Mulai dari tata kelola pemerintahan desa, ketertiban masyarakat, tanggung jawab sosial perusahaan, hingga arah pembangunan industri daerah untuk 20 tahun mendatang.
Upaya memperkuat kecakapan generasi muda dalam menggunakan teknologi digital berlanjut di Bojonegoro. Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Bojonegoro bersama ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, menggelar Festival Literasi Digital Bojonegoro 2026 sekaligus meluncurkan website literasi digital sebagai bagian dari keberlanjutan program bagi pelajar.
Pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bojonegoro tidak ingin berhenti sebatas produk hukum. DPRD Bojonegoro mendorong agar perda tersebut benar-benar diterapkan hingga ke tingkat desa, lingkungan, dan keluarga.
Desa Karangsono, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, mulai menyiapkan regulasi khusus untuk memperkuat pencegahan perkawinan anak. Melalui workshop penyusunan Peraturan Desa (Perdes), pemerintah desa bersama masyarakat menargetkan terwujudnya Desa Karangsono dengan nol kasus perkawinan anak.