Selain pembatasan dana kampanye setiap pasangan calon (Paslon) calon Bupati dan Wakil Bupati, maksimal Rp 26 miliar, dipastikan dana kampanye yang sudah dimasukkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro, jika tersisa harus dimasukan kas negara.
Tahun 2018 ini anggaran untuk operasional Kantor Urusan Agama (KUA) di bawah Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro sebesar Rp972 juta. Dana tersebut diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dana Anggaran Khusus (DAK) Pendidikan dari pemerintah pusat untuk pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kabupaten Bojonegoro, pada tahun 2018 ini dipastikan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro tidak akan cair.
Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018 ini dipastikan gigit jari, lantaran Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro tidak mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan dari pusat. Hal itu disebabkan adanya masalah jaringan saat memasukan data melalui Badan Perencanaan Nasional (Bapenas).
Lahan Pertanian warga Desa sambiroto, Kecamatan Kapas yang beberapa waktu lalu tergenang banjir hingga tanaman yang ditanam rusak parah. Kini petani setempat mengharap agar segera mendapatkan ganti rugi.
Hingga kini Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, masih belum menerima data nama-nama siswa SMA sederajat di Bojonegoro penerima bantuan pendidikan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Padahal BPKAD sudah melayangkan surat pemberitahuan melalui camat untuk diteruskan ke masing-masing kepala desa.
Tahun 2018 ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menganggarkan seratus miliar lebih untuk membantu biaya kebutuhan sekolah bagi siswa SMA sederajat yang ada di Kota Ledre.
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dana abadi menjadi pembahasan panjang karena menuai pro kontra. Termasuk fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan bersikukuh menolah Raperda tersebut.
Sejak tahun 2016 lalu pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Bojonegoro ke dan dari Surabaya langsung ditangani oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Hal tersebut berdasarkan Peraraturan Bupati (Perbup) tahun 2016.
Banyak sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Kabupaten Bojonegoro hingga Februari tahun 2018 ini, belum mengumpulkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2017.