Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro luncurkan aplikasi SIAP Desa (Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan Desa) yang ditujukan sebagai pengelolaan data pemerintahan di tingkat desa.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menyelenggarakan agenda rutinan Sambang Desa yang dihadiri langsung oleh Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah. Agenda sambang desa kali ini digelar secara langsung di Dusun Bungas, Desa Guyangan, Kecamatan Trucuk, Bojonegoro, Jumat (01/10/2021).
Presiden RI telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, disambut pakai seluruh jajaran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Termasuk dari DPC PKB Bojonegoro.
Angka jumlah warga terkonfirmasi positif Covid-19 di Bojonegoro masih fluktuatif. Sebab itu, Pemkab Bojonegoro terus berupaya menekan angka penyebaran covid-19 dan meningkatkan angka pasien sembuh.
Banyak jalan mulai didata ulang penamaannya oleh Pemkab Bojonegoro. Termasuk karena ada tokoh-tokoh besar di wilayah sekitar lokasi.
Bupati Bojonegoro, Anna Muawannah keluarkan surat Bupati nomor 440/3195/412.202/2021 tentang Mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) penyintas Covid-19 untuk melakukan donor plasma konvaselen.
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 mulai 26 Juli sampai 2 Agustus 2021. Hal tersebut disampaikanya melalui saluran YouTube Sekretariat Presiden dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu (25/7/2021).
Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang diterapkan pemerintah, memang terasa tidak menyenangkan bagi semua pihak. Sebab, meski sudah menjaga diri dengan baik, kita tak boleh berkegiatan secara leluasa.
Beredar di berbagai sosial media yang membicarakan tentang penutupan jam sore di 4 titik ruas jalan yang berada di Bojonegoro wilayah kota. Hal tersebut menimbulkan pro dan kontra dari beberapa masyarakat yang sering melintas di sekitar jalan tersebut.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah resmi merilis aturan baru agraria, terkait bukti kepemilikan tanah lewat sertifikat tanah berupa sertifikat elektronik. Nantinya, bukti kepemilikan tidak lagi berbentuk sertifikat tanah atau buku tanah berbahan kertas, melainkan sertifikat tanah elektronik atau e-sertifikat yang datanya masuk dalam sistem pertanahan.