Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bojonegoro dari tahun ke tahun terus merangkak naik. Terbaru, berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro, IPM 2026 berada di angka 74,45 atau naik 0,71 poin dari 73,74 pada 2025. Lompatan ini melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan termasuk berada di kategori tinggi.
Percepatan pengurangan angka kemiskinan tercatat cukup bagus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Tahun 2026, angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro turun signifikan sebesar 0,80 persen, yaitu dari 11,49 persen turun menjadi 10,69 persen.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menyambut rencana survei seismik darat 2D dengan melakukan sosialisasi kepada para perangkat daerah agar bisa diteruskan hingga level desa, Jumat (28/8/2026).
Lapangan Gas Jambaran-Tiung Biru (JTB) yang dioperasikan PT Pertamina EP Cepu (PEPC) di wilayah Bojonegoro Jawa Timur terus menunjukkan kinerja positif dengan realisasi produksi gas yang konsisten melampaui target. Saat ini, produksi raw gas JTB mencapai 298,24 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD), atau sekitar 4% di atas target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan sekitar 9% di atas target Work Program & Budget (WP&B) 2026 yang disepakati bersama pemerintah melalui SKK Migas.
Kabupaten Bojonegoro masuk dalam daftar 10 kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Timur. Hal tersebut, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur tahun 2025.
Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro mengambil langkah taktis dalam memperkuat jaring pengaman sosial. Yakni dengan menggelar Rapat Konsolidasi dan Koordinasi Sinergi Program Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat bersama Kementerian Agama serta jajaran pimpinan Lembaga Amil Zakat (LAZ) se-Kabupaten Bojonegoro.
Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu dari 100 daerah rintisan awal Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI). Melalui program ini, Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 36 Bojonegoro hadir membawa komitmen besar: memutus rantai kemiskinan struktural bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui akses pendidikan gratis berkualitas tinggi dan berbasis asrama.
Ruang kerja Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, Senin (8/6/2026), tak seperti hari biasanya. Di ruangan tersebut digelar diskusi Membaca Bojonegoro dalam Angka yang dihadiri Badan Pusat Statistik (BPS), beberapa kepala OPD, dan jurnalis.
Di sebuah balai desa di pelosok Bojonegoro, seorang petugas pendataan tampak kebingungan. Di hadapannya ada rumah sederhana berdinding anyaman bambu, berlantai tanah, dan masih menggunakan kayu bakar untuk memasak. Namun ketika data di layar aplikasi muncul, keluarga itu justru tercatat memiliki kondisi yang “tidak wajar” atau masuk kategori anomali.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro kembali melakukan ground checking atau verifikasi lapangan terhadap Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) setelah sebelumnya ditemukan sejumlah anomali data. Proses pendataan ulang itu telah berlangsung sejak 11 Mei 2026 dan kini hampir mencapai tahap akhir.