Reporter: M. Anang Febri
blokBojonegoro.com - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bojonegoro mengajak pemerintah daerah bersama-sama memerangi maraknya oknum yang mengaku wartawan namun tidak memiliki kompetensi dan legitimasi profesi.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua PWI Bojonegoro, Sasmito Anggoro, saat agenda pelantikan pengurus PWI Bojonegoro di pendopo Malowopati Bojonegoro. Ia menyebut bahwa fenomena oknum wartawan kerap meresahkan, terutama di tingkat desa.
"Kami menerima banyak keluhan kepala desa yang ditekan oknum mengatasnamakan wartawan. Ini jelas merusak citra pers dan tidak boleh dibiarkan," tegas Sasmito.
Ia menegaskan bahwa wartawan sejati harus bekerja berdasarkan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, bukan menggunakan profesi untuk kepentingan pribadi.
"Kalau tidak punya kompetensi, tidak terdaftar, dan tidak patuh kode etik, itu bukan wartawan. PWI siap berdiri di garis depan melawan praktik seperti ini," katanya.
Sebagai langkah konkret, PWI Bojonegoro akan menggencarkan program literasi jurnalistik gratis bagi pemerintah desa, camat, dan masyarakat agar mampu membedakan wartawan profesional dan oknum.
Ketua PWI Jawa Timur, Lutfil Hakim, menilai kolaborasi antara pers dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk memutus praktik penyalahgunaan profesi jurnalistik.
"Pers harus dilindungi, tapi masyarakat juga harus dilindungi dari oknum yang mencederai profesi wartawan. Literasi menjadi solusi penting," ujar Lutfil.
Bupati Bojonegoro H. Setyo Wahono menyambut baik langkah PWI tersebut dan menegaskan sikap tegas pemerintah daerah.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua PWI Bojonegoro, Sasmito Anggoro, saat agenda pelantikan pengurus PWI Bojonegoro di pendopo Malowopati Bojonegoro. Ia menyebut bahwa fenomena oknum wartawan kerap meresahkan, terutama di tingkat desa.
"Kami menerima banyak keluhan kepala desa yang ditekan oknum mengatasnamakan wartawan. Ini jelas merusak citra pers dan tidak boleh dibiarkan," tegas Sasmito.
Ia menegaskan bahwa wartawan sejati harus bekerja berdasarkan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, bukan menggunakan profesi untuk kepentingan pribadi.
"Kalau tidak punya kompetensi, tidak terdaftar, dan tidak patuh kode etik, itu bukan wartawan. PWI siap berdiri di garis depan melawan praktik seperti ini," katanya.
Sebagai langkah konkret, PWI Bojonegoro akan menggencarkan program literasi jurnalistik gratis bagi pemerintah desa, camat, dan masyarakat agar mampu membedakan wartawan profesional dan oknum.
Ketua PWI Jawa Timur, Lutfil Hakim, menilai kolaborasi antara pers dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk memutus praktik penyalahgunaan profesi jurnalistik.
"Pers harus dilindungi, tapi masyarakat juga harus dilindungi dari oknum yang mencederai profesi wartawan. Literasi menjadi solusi penting," ujar Lutfil.
Bupati Bojonegoro H. Setyo Wahono menyambut baik langkah PWI tersebut dan menegaskan sikap tegas pemerintah daerah.
"Kalau bekerja sesuai aturan, pemerintah tidak anti kritik. Tapi kalau ada yang mengatasnamakan wartawan untuk menekan atau mencari keuntungan, itu harus dilawan bersama," tegas Bupati.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah siap membuka ruang komunikasi dengan organisasi pers untuk menciptakan iklim informasi yang sehat dan bertanggung jawab.
Melalui sinergi ini, PWI Bojonegoro berharap praktik jurnalisme di daerah semakin profesional, sementara ruang gerak oknum wartawan tak berkompeten dapat ditekan secara sistematis. [feb/mad]
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah siap membuka ruang komunikasi dengan organisasi pers untuk menciptakan iklim informasi yang sehat dan bertanggung jawab.
Melalui sinergi ini, PWI Bojonegoro berharap praktik jurnalisme di daerah semakin profesional, sementara ruang gerak oknum wartawan tak berkompeten dapat ditekan secara sistematis. [feb/mad]
0 Comments
LEAVE A REPLY
Your email address will not be published