Forum GTT/PTT: Aksi Mogok Tergantung Masing-Masing Individu

Reporter: M Safuan

blokBojonegoro.com - Walau sudah ada imbauan dari Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro para  GTT/PTT  tetap akan mogok. Hal itu sudah mendapatkan kesepakatan bersama untuk menjalankannya. Namun aksi itu nantinya tetap dikembalikan ke masing-masing individu GTT/PTT apakah tetap ikut menjalankannya.

"Semua aksi mogok itu tetap dikembalikan ke masing-masing individu," kata Ketua Forum Komunikasi GTT/PTT Bojonegoro, Arif Ida Rifai

Pria yang disapa Arif ini mengungkapkan, aksi itu memang dilakukan untuk memperoleh perhatian pemerintah pusat akan nasib GTT/PTT, bahkan aksi itu merupakan sikap bersama GTT/PTT, dan di berbagai wilayah juga telah menjalankannya, meski tidak serentak.

"Untuk GTT/PTT Bojonegoro, baru akan dilakukan Senin tanggal 1 hingga 6 Oktober 2018 mendatang," beber Arif kepada blokBojonegoro.com.

Di sisi lain, Ketua PGRI Bojonegoro, Ali Fatikin mengungkapkan menyampaikan aspirasi itu boleh dan dinilai wajar, namun, kalau sampai aksi yang dilakukan GTT/PTT korbankan terlantarnya anak didik jangan sampai terjadi.

"Jangan lakukan aksi mogok selama 6 hari tersebut," imbau Ali saat dikonfirmasi blokBojonegoro.com, Jumat (28/9/2018).

Lain halnya, dengan Kepala Disdisda Bojonegoro, Hanafi mengatakan pihaknya yakin aksi GTT/PTT itu tidak akan dilakukan, bahkan GTT/PTT sudah mampu berpikir dewasa, oleh karenanya pihaknya belum mengambil lanhkah antisipasi bila aksi itu jadi dilakukan.

"Yakin, GTT/PTT tidak akan laksanakan aksi tidak mengajar," cakap Hanafi.

Seperti diketahui aksi GTT / PTT izin untuk tidak mengajar mulai 1 hingga 6 Oktober 2018 mendatang, salah satunya lantaran keluarnya Peraturan Menpan RB Nomor 36 Tahun 2018 tentang kriteria tunjangan PNS dan pelaksanaan CPNS tahun 2018. Hal itu, bentuk deskriminasi terhadap honorer Kategori 2 / HK2 yang selama ini juga turut membantu pengajaran. [saf/lis]