Penyertaan Modal Ke Bank Jatim Ilegal?
Selasa, 05 Juni 2012 16:30:13 Penyertaan Modal Ke Bank Jatim Ilegal?

Reporter: Riska Irdiana

blokBojonegoro.com - Dalam pembahasan internal panitia kerja (Panja) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di DPRD Bojonegoro cukup menarik. Sebab, kalangan dewan menyoroti masalah penyertaan modal Pemkab Bojonegoro di Bank Jatim yang dinilai ilegal.

Data yang dihimpun blokBojonegoro.com, Selasa (5/6/2012) menjelaskan, Pemkab Bojonegoro telah terhitung menyertakan modal ke Bank Jatim sebanyak empat kali. Pertama senilai Rp1 miliar sebelum tahun 2011, namun pihak-pihak terkait kurang mengetahui kapan pasti waktunya.

Setelah itu dilanjutkan dengan setoran Rp5 miliar pada Maret 2011. Ketiga senilai Rp19 miliar pada September 2011 dengan acuan regulasi Perda Nomor 11 Tahun 2011. Dan terakhir senilai Rp20 miliar pada Maret 2012, namun melalui surat Bupati meminta tambah hingga totalnya Rp47 miliar.

Tudingan adanya pengelolaan anggaran secara ilegal muncul karena pada penyertaan modal Rp5 miliar dan Rp47 miliar dinilai tidak berlandaskan regulasi yang jelas. Apalagi untuk tahun 2012, revisi Perda Nomor 11 Tahun 2011 baru diajukan ke Badan Legislasi (Banleg) DPRD Bojonegoro Mei lalu.

"Karena tidak ada landasan hukumnya, maka hal ini menjadi ilegal dan kurang berdasar. Tepatnya Rp5 miliar yang hanya Perbup dan tambahan Rp27 miliar. Sehingga total yang dipertanyakan Rp32 miliar," ujar Ketua Komisi A DPRD, Agus Susanto Rismanto yang juga termasuk dalam Panja LHP BPK.

Dikatakan, jika ingin menyertakan modal ke Bank Jatim, maka seharusnya aturan dibuat dahulu sebagai acuan. Baru melakukan transfer maupun setoran.

"Yang menjadi masalah ilegal atau tidak, dana sudah disetor ke Bank Jatim terlebih dahulu, baru dibuatkan aturan. Jelas itu tidak benar. Makanya di Panja ramai tadi mempersoalkan," sambung politisi dari PNBK Indonesia itu.

Panja LHP BPK DPRD Bojonegoro tidak mempermasalahkan keberadaan penyertaan modal yang Rp19 miliar dan Rp20 miliar sesuai di Perda. Sebab, pada saat itu telah ada regulasinya. Tetapi yang Rp5 miliar dan Rp27 miliar tambahan sangat janggal.

Kabarnya, keberanian Pemkab Bojonegoro itu ditengarai setelah adanya surat rekomendasi dari unsur Pimpinan DPRD Bojonegoro. Tetapi, selama ini ada beberapa item yang tidak dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro. [ana/mad]  

ilustrasi foto: net

Komentar Pembaca
    Nama Anda :
    Email :
    Komentar :
    Masukkan 6 kode keamanan diatas
    Video bB
    Kamis, 24 Juli 2014 04:01:21 Festival Oklik di Bojonegoro
    Berbagai tampilan unik disajikan peserta Festival Oklik di Kabupaten Bojonegoro. Tampak pejuang Hamas membawa kentongan dan berdoa untuk warga jalur Gaza.
    Redaksi
    Kamis, 26 Juni 2014 17:00:27 Open Office Tandai Syukuran Ultah bB Media Ketiga Open Office Tandai Syukuran Ultah bB Media Ketiga
    Hari ini, Kamis (26/6/2014), blokBojonegoro Media (www.blokBojonegoro.com dan Tabloid blokBojonegoro) tepat berusia tiga tahun.
    Suara Pembaca & Citizen Jurnalism
    Minggu, 27 Juli 2014 23:30:13 Malam Takbiran, Remaja Langgar Nyate Bareng Malam Takbiran, Remaja Langgar Nyate Bareng
    Ada banyak cara yang dilakukan untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Salah satunya seperti yang dilakukan warga di Dukuh Sanggrahan, Desa Sekaran, Kecamatan Balen. Para remaja langgar Al-Azhar mengadakan acara bakar sate (nyate) bersama di malam takbiran.
    Info Tabloid bB
    Kamis, 05 Juni 2014 10:06:41 Edisi Migas di Juni 2014
    Jelang masa produksi puncak minyak dan gas bumi (Migas) Blok Cepu, ternyata masih menyisakan sejumlah polemik mengenai pembebasan lahan. Dengan tema rubrik Investigasi "Sengketa Lahan Migas" redaksi Tabloid blokBojonegoro ingin mengetengahkan liputan ekslusif mengenai perjalanan proses pembebasan lahan. ...