Penyertaan Modal Ke Bank Jatim Ilegal?
Selasa, 05 Juni 2012 16:30:13 Penyertaan Modal Ke Bank Jatim Ilegal?

Reporter: Riska Irdiana

blokBojonegoro.com - Dalam pembahasan internal panitia kerja (Panja) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di DPRD Bojonegoro cukup menarik. Sebab, kalangan dewan menyoroti masalah penyertaan modal Pemkab Bojonegoro di Bank Jatim yang dinilai ilegal.

Data yang dihimpun blokBojonegoro.com, Selasa (5/6/2012) menjelaskan, Pemkab Bojonegoro telah terhitung menyertakan modal ke Bank Jatim sebanyak empat kali. Pertama senilai Rp1 miliar sebelum tahun 2011, namun pihak-pihak terkait kurang mengetahui kapan pasti waktunya.

Setelah itu dilanjutkan dengan setoran Rp5 miliar pada Maret 2011. Ketiga senilai Rp19 miliar pada September 2011 dengan acuan regulasi Perda Nomor 11 Tahun 2011. Dan terakhir senilai Rp20 miliar pada Maret 2012, namun melalui surat Bupati meminta tambah hingga totalnya Rp47 miliar.

Tudingan adanya pengelolaan anggaran secara ilegal muncul karena pada penyertaan modal Rp5 miliar dan Rp47 miliar dinilai tidak berlandaskan regulasi yang jelas. Apalagi untuk tahun 2012, revisi Perda Nomor 11 Tahun 2011 baru diajukan ke Badan Legislasi (Banleg) DPRD Bojonegoro Mei lalu.

"Karena tidak ada landasan hukumnya, maka hal ini menjadi ilegal dan kurang berdasar. Tepatnya Rp5 miliar yang hanya Perbup dan tambahan Rp27 miliar. Sehingga total yang dipertanyakan Rp32 miliar," ujar Ketua Komisi A DPRD, Agus Susanto Rismanto yang juga termasuk dalam Panja LHP BPK.

Dikatakan, jika ingin menyertakan modal ke Bank Jatim, maka seharusnya aturan dibuat dahulu sebagai acuan. Baru melakukan transfer maupun setoran.

"Yang menjadi masalah ilegal atau tidak, dana sudah disetor ke Bank Jatim terlebih dahulu, baru dibuatkan aturan. Jelas itu tidak benar. Makanya di Panja ramai tadi mempersoalkan," sambung politisi dari PNBK Indonesia itu.

Panja LHP BPK DPRD Bojonegoro tidak mempermasalahkan keberadaan penyertaan modal yang Rp19 miliar dan Rp20 miliar sesuai di Perda. Sebab, pada saat itu telah ada regulasinya. Tetapi yang Rp5 miliar dan Rp27 miliar tambahan sangat janggal.

Kabarnya, keberanian Pemkab Bojonegoro itu ditengarai setelah adanya surat rekomendasi dari unsur Pimpinan DPRD Bojonegoro. Tetapi, selama ini ada beberapa item yang tidak dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro. [ana/mad]  

ilustrasi foto: net

Komentar Pembaca
    Nama Anda :
    Email :
    Komentar :
    Masukkan 6 kode keamanan diatas
    Video bB
    Jumat, 22 Agustus 2014 14:29:32 50 Aggota DPRD Bojonegoro Dilantik
    Sebanyak 50 anggota DPRD yang terpilih dalam Pemilu Legislatif 9 April lalu akan dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Eko Supriyono di Ruang Paripurna DPRD.
    Redaksi
    Selasa, 07 Juli 2015 18:30:32 Redaksi bB Gelar Buka Bersama
    Para awak redaksi blokBojonegoro Media (blokBojonegoro.com dan Tabloid blokBojonegoro) menggelar acara buka bersama di kantor redaksi Jl MT Haryono 5-A Bojonegoro, Selasa (7/7/2015). Acara yang berlangsung sederhana ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun Pimpinan Redaksi blokBojonegoro.com, Joel Joko.
    Suara Pembaca & Citizen Jurnalism
    Minggu, 05 Juli 2015 08:00:09 Saka Bhayangkara Gelar Buka Bersama Dengan Sat Lantas Saka Bhayangkara Gelar Buka Bersama Dengan Sat Lantas
    Masih dalam rangkaian HUT Bhayangkara yang jatuh pada 1 Juli 2015, Sore kemarin (04/07/2015) giliran saka Bhayangkara menggelar buka bersama dengan Sat Lantas dan anggota Saka Bhayangkara jajaran Polres Bojonegoro.
    Info Tabloid bB
    Sabtu, 25 April 2015 16:46:23 Tabloid bB Edisi April 2015
    Sumur Tua belakangan ini seperti primadona. Semua pemangku kepentingan riuh membicarakan, termasuk di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. PT Pertamina sebagai pihak yang mempunyai wilayah pertambangan tak ingin dianggap salah sendirian. Mereka buru-buru membersihkan praktik curang penambang ilegal. Masalah tersebut akan diangkat di rubrik Investigasi melalui beberapa sisi dengan tema besar & ...