Penyertaan Modal Ke Bank Jatim Ilegal?
Selasa, 05 Juni 2012 16:30:13 Penyertaan Modal Ke Bank Jatim Ilegal?

Reporter: Riska Irdiana

blokBojonegoro.com - Dalam pembahasan internal panitia kerja (Panja) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di DPRD Bojonegoro cukup menarik. Sebab, kalangan dewan menyoroti masalah penyertaan modal Pemkab Bojonegoro di Bank Jatim yang dinilai ilegal.

Data yang dihimpun blokBojonegoro.com, Selasa (5/6/2012) menjelaskan, Pemkab Bojonegoro telah terhitung menyertakan modal ke Bank Jatim sebanyak empat kali. Pertama senilai Rp1 miliar sebelum tahun 2011, namun pihak-pihak terkait kurang mengetahui kapan pasti waktunya.

Setelah itu dilanjutkan dengan setoran Rp5 miliar pada Maret 2011. Ketiga senilai Rp19 miliar pada September 2011 dengan acuan regulasi Perda Nomor 11 Tahun 2011. Dan terakhir senilai Rp20 miliar pada Maret 2012, namun melalui surat Bupati meminta tambah hingga totalnya Rp47 miliar.

Tudingan adanya pengelolaan anggaran secara ilegal muncul karena pada penyertaan modal Rp5 miliar dan Rp47 miliar dinilai tidak berlandaskan regulasi yang jelas. Apalagi untuk tahun 2012, revisi Perda Nomor 11 Tahun 2011 baru diajukan ke Badan Legislasi (Banleg) DPRD Bojonegoro Mei lalu.

"Karena tidak ada landasan hukumnya, maka hal ini menjadi ilegal dan kurang berdasar. Tepatnya Rp5 miliar yang hanya Perbup dan tambahan Rp27 miliar. Sehingga total yang dipertanyakan Rp32 miliar," ujar Ketua Komisi A DPRD, Agus Susanto Rismanto yang juga termasuk dalam Panja LHP BPK.

Dikatakan, jika ingin menyertakan modal ke Bank Jatim, maka seharusnya aturan dibuat dahulu sebagai acuan. Baru melakukan transfer maupun setoran.

"Yang menjadi masalah ilegal atau tidak, dana sudah disetor ke Bank Jatim terlebih dahulu, baru dibuatkan aturan. Jelas itu tidak benar. Makanya di Panja ramai tadi mempersoalkan," sambung politisi dari PNBK Indonesia itu.

Panja LHP BPK DPRD Bojonegoro tidak mempermasalahkan keberadaan penyertaan modal yang Rp19 miliar dan Rp20 miliar sesuai di Perda. Sebab, pada saat itu telah ada regulasinya. Tetapi yang Rp5 miliar dan Rp27 miliar tambahan sangat janggal.

Kabarnya, keberanian Pemkab Bojonegoro itu ditengarai setelah adanya surat rekomendasi dari unsur Pimpinan DPRD Bojonegoro. Tetapi, selama ini ada beberapa item yang tidak dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro. [ana/mad]  

ilustrasi foto: net

Komentar Pembaca
    Nama Anda :
    Email :
    Komentar :
    Masukkan 6 kode keamanan diatas
    Video bB
    Senin, 16 Desember 2013 21:12:02 Banjir Menerjang Bojonegoro
    Naiknya permukaan air Sungai Bengawan Solo membuat beberapa daerah di Kabupaten Bojonegoro mulai kebanjiran.
    Redaksi
    Kamis, 17 April 2014 19:00:55 Sekretaris Redaksi bB Menikah Selamat Menempuh Hidup Baru Ya! Selamat Menempuh Hidup Baru Ya!
    Sekretaris Redaksi blokBojonegoro Media Nidhomatum Mukhlisotur Rohmah mengakiri masa lajangnya. Kamis (17/4/2014), dia dipersunting oleh Mahbib Khoiron.
    Suara Pembaca & Citizen Jurnalism
    Kamis, 10 April 2014 02:30:11 Saka Bhayangkara Dilibatkan Jadi Relawan Pemilu Saka Bhayangkara Dilibatkan Jadi Relawan Pemilu
    Sebagai upaya pembelajaran dalam politik bagi generasi muda, adik-adik Saka Bhayangkara Polsek Kedungadem dilibatkan sebagai relawan Pemilu
    Info Tabloid bB
    Sabtu, 15 Maret 2014 13:02:38 Ulasan HIV/AIDS di Edisi Maret 2014
    Berita mendalam terus disajikan oleh redaksi Tabloid blokBojonegoro. Termasuk di edisi Maret Tahun 2014. Kabupaten Bojonegoro yang menurut data berada di peringkat delapan se Jawa Timur untuk kasus penyebaran HIV/AIDS menjadi tema utama. Disajikan dengan pola in depth interview dari berbagai perspektif membuat berita semakin lengkap. Untuk halaman fokus, tetap mengulas target minyak dan gas bumi ...