Penyertaan Modal Ke Bank Jatim Ilegal?
Selasa, 05 Juni 2012 16:30:13 Penyertaan Modal Ke Bank Jatim Ilegal?

Reporter: Riska Irdiana

blokBojonegoro.com - Dalam pembahasan internal panitia kerja (Panja) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di DPRD Bojonegoro cukup menarik. Sebab, kalangan dewan menyoroti masalah penyertaan modal Pemkab Bojonegoro di Bank Jatim yang dinilai ilegal.

Data yang dihimpun blokBojonegoro.com, Selasa (5/6/2012) menjelaskan, Pemkab Bojonegoro telah terhitung menyertakan modal ke Bank Jatim sebanyak empat kali. Pertama senilai Rp1 miliar sebelum tahun 2011, namun pihak-pihak terkait kurang mengetahui kapan pasti waktunya.

Setelah itu dilanjutkan dengan setoran Rp5 miliar pada Maret 2011. Ketiga senilai Rp19 miliar pada September 2011 dengan acuan regulasi Perda Nomor 11 Tahun 2011. Dan terakhir senilai Rp20 miliar pada Maret 2012, namun melalui surat Bupati meminta tambah hingga totalnya Rp47 miliar.

Tudingan adanya pengelolaan anggaran secara ilegal muncul karena pada penyertaan modal Rp5 miliar dan Rp47 miliar dinilai tidak berlandaskan regulasi yang jelas. Apalagi untuk tahun 2012, revisi Perda Nomor 11 Tahun 2011 baru diajukan ke Badan Legislasi (Banleg) DPRD Bojonegoro Mei lalu.

"Karena tidak ada landasan hukumnya, maka hal ini menjadi ilegal dan kurang berdasar. Tepatnya Rp5 miliar yang hanya Perbup dan tambahan Rp27 miliar. Sehingga total yang dipertanyakan Rp32 miliar," ujar Ketua Komisi A DPRD, Agus Susanto Rismanto yang juga termasuk dalam Panja LHP BPK.

Dikatakan, jika ingin menyertakan modal ke Bank Jatim, maka seharusnya aturan dibuat dahulu sebagai acuan. Baru melakukan transfer maupun setoran.

"Yang menjadi masalah ilegal atau tidak, dana sudah disetor ke Bank Jatim terlebih dahulu, baru dibuatkan aturan. Jelas itu tidak benar. Makanya di Panja ramai tadi mempersoalkan," sambung politisi dari PNBK Indonesia itu.

Panja LHP BPK DPRD Bojonegoro tidak mempermasalahkan keberadaan penyertaan modal yang Rp19 miliar dan Rp20 miliar sesuai di Perda. Sebab, pada saat itu telah ada regulasinya. Tetapi yang Rp5 miliar dan Rp27 miliar tambahan sangat janggal.

Kabarnya, keberanian Pemkab Bojonegoro itu ditengarai setelah adanya surat rekomendasi dari unsur Pimpinan DPRD Bojonegoro. Tetapi, selama ini ada beberapa item yang tidak dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro. [ana/mad]  

ilustrasi foto: net

Komentar Pembaca
    Nama Anda :
    Email :
    Komentar :
    Masukkan 6 kode keamanan diatas
    Video bB
    Jumat, 22 Agustus 2014 14:29:32 50 Aggota DPRD Bojonegoro Dilantik
    Sebanyak 50 anggota DPRD yang terpilih dalam Pemilu Legislatif 9 April lalu akan dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Eko Supriyono di Ruang Paripurna DPRD.
    Redaksi
    Senin, 20 April 2015 19:30:19 Inilah Daftar Donasi Masuk untuk Kang Masnoen
    Di bawah ini daftar donasi yang telah masuk kepada tim bloKers (Pembaca Setia blokBojonegoro Media dan Sahabat Masnoen), baik yang ditransfer atau yang diserahkan langsung ke kantor blokBojonegoro Media.
    Suara Pembaca & Citizen Jurnalism
    Sabtu, 25 April 2015 21:00:48 Uji Ketangkasan MI Muntafa'ul Ulum Gelar ODMG Uji Ketangkasan MI Muntafa
    Untuk mengisi waktu usai melaksanakan Ujian Ma'arif dan Ujian Akhir Sekolah, 28 siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muntafa'ul Ulum, Desa Ngemplak, Kabupaten Bojonegoro mengikuti kegiatan Outdoor Management Games (ODMG), Kamis (23/4/2015) lalu.
    Info Tabloid bB
    Kamis, 12 Maret 2015 15:38:32 Tabloid bB Edisi Februari 2015
    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2015 telah menembus angka di atas Rp2,9 triliun. Jumlah tersebut lebih banyak didukung dari keberadaan Minyak dan Gas Bumi (Migas). Namun, kegiatan kemasyarakatan yang berbasis pembukaan lapangan kerja cukup minim. Padahal, ribuan mantan tenaga kerja di proyek Blok Cepu akan menganggur. Bahasan tersebut akan disajikan pada ru ...